Ketatnya penyaringan serta sanksi pidana yang akan diberlakukan Pemerintah ternyata tidak membuat Beberapa Oknum patah arang. Buktinya dengan berbagai cara banyak yang melakukan pelanggaran dengan manipulasi data Honorer K2. Tetapi kali ini agaknya hal itu akan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu usaha yang di dasari dengan kecurangan akan berakibat fatal bagi diri sendiri. Kita perhatikan di berbagai media berita terkait CPNS Honorer K2 banyak menuai Pro dan kontra. Semuanya memang bisa di fahami, tinggal bagai mana kita mensikapinya.
Mungkin sepenuhnya kita tidak bisa selalu menyalahkan Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan Honorer K2 karena sebenarnya Tidak semua Honorer K2 memanipulasi datanya untuk dinyatakan lulus dalam tes CPNS 2013 antara sesama Honorer K2. Perlu di tegaskan disini bahwasanya yang perlu dipersalahkan adalah Orang yang dengan sengaja me manipulasi data demi mencapai suatu Kelulusan. Dan yang seperti inilah yang agaknya akan menuai hasil dari apa yang telah dilakukanya. Berikut di jelaskan dalam salah satu situs Online.
JAKARTA - Temuan Koalisi LSM Pemantauan CPNS (KLPC) mengenai adanya dugaan pemalsuan data ribuan honorer di sejumlah daerah, sudah serahkan masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepada BKN, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri sebagai jubir KLPC meminta BKN membatalkan kelulusan, menolak dan tidak menerbitkan NIP-nya terhadap K2 palsu tersebut.
“Kami tahu bahwa penyampaian data merupakan kewengan Daerah, tapi kami minta BKN juga menggunakan kewenangannya,” papar Febri Hendri, seperti dirilis Bagian Humas BKN.
Direktur Kepangkatan dan Mutasi PNS BKN Sayadi menyampaikan bahwa eksekusi terakhir penetapan NIP CPNS dari honorer K2 memang kewenangan BKN. Sayadi menekankan juga bahwa apabila berkas tidak lengkap dan tidak benar maka pihaknya tidak akan menetapkan NIP-nya.
“Bagi K2 yang menggunakan data atau dokumen palsu silahkan saja lulus, tapi nanti BKN akan teliti lagi berkasnya, apabila berkas tidak komplit, tidak lengkap akan kami tolak!” tegas Sayadi.
Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengapresiasi langkah KLPC. Dikatakan, hal ini membantu BKN membersihkan data K2 yang berhak diangkat menjadi CPNS.
“Kami memang mengharapkan masyarakat yang menemukan kecurangan terkait pamalsuan data K2 untuk dapat melaporkannya baik ke Kantor Pusat BKN maupun seluruh Kantor Regional BKN terdekat,” tegas Tumpak Hutabarat.
Data KLPC yang diserahkan ke BKN mencapai ribuan honorer palsu, yang meliputi Garut, Tangerang, Toba Samosir, Biltar, dan Buton Utara.
Di data yang dibeber, ditulis nama-nama honorer K2 yang datanya diduga bodong itu. Termasuk juga tempat mereka bekerja sebagai honorer.
(sam/jpnn)
Sumber : jpnn